Artikel tentang E-Governmen

ANALISA PELAYANANPUBLIK MILIK PEMERINTAH TERKAIT MANAJEMEN LAYANAN SISTEM INFORMASI
(E-GOVERNMEN)

 

Pengertian E-Government

E-government (elektronik pemerintah) adalah penggunaan sebuah teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.

Dalam pengertian lain,E-government merupakan pemerintah digital, online pemerintah ataupun pemerintah transformasi.

Fungsi  E-Goverment

Fungsi dari E-Goverment adalah untuk meningkatkan suatu layanan publik, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan,  dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan tepat.

Tujuan E-Government

Berikut tujuan dari E-government adalah :

• Pembentukan sebuah jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.
• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan(terbuka) dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Manfaat E-Government

Berikut manfaat dari E-government adalah :

• Untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja efektivitas serta efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
• untuk meningkatkan transparansi kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.

Jenis-Jenis E-Government

Berikut jenis-jenis  dari e-government adalah :

Government to Citizen (G2C)

Government to Citizen (G2C) adalah sebuah teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.

Government to Business (G2B)

Government to Business (G2B) adalah tipe hubungan pemerintah dengan bidang bisnis. Karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuan dari Government to Business (G2B) adalah demi kemudahan berbisnis pada masyarakat.

Government to Government (G2G)

Government to Government (G2G) adalah sebuah Web pemerintah yang dibuat atau diterbitkan, untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan yang bersangkutan.

Government to Employees (G2E)

Government to Employees (G2E) adalau berupa sebuah  tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri sipil yang berguna neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah.

Keuntungan  E-Goverment Untuk Rakyat

Berikut keuntungan yang diperoleh oleh rakyat yaitu :

• Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
• Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
• E-government dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
• Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.

Kerugian  E-Goverment bagi rakyat

Berikut kerugian gari e-government bagi rakyat adalah :

• Kelemahan utama dari e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.
• Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah yang akan membuka peluang bagi cyber crime (kejahatan dunia maya) yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
• Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan.
• Belum matang nya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government.
• Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

 

Kesimpulan : Dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih maju dan sadar akan kebutuhan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang diinginkan. Hal ini juga menuntut pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai pemerintahan suatu negara dan kemudahan dalam setiap prosedur yang ada dalam suatu pemerintahan

Sumber :

http://www.sumberpengertian.co/pengertian-e-government

https://blog.ub.ac.id/amaliapspt/electronic-government/makalah-electronic-government/

 

Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik

1. PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan public yang berkualitas akan semakin menguat., kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengatasi berbagai permasalahan sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.

 

hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi sebuah masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

• Penetapan Standar Pelayanan

Standar pelayanan memiliki pengertian yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen dari pihak penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.

 

• Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP)

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan ada SOP,proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan dengan cepat dan sesuai acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

 

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalkan petugas yang diberi tugas menangani     satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;

• Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan dengan lancer dan sesuai dengan aturan yang berlaku;
• Memberikan informasi yang sangat akurat ketika penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
• Dapat Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan publik.

 

2. PERKEMBANGAN  TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Perkembangan Teknologi Informasi adalah sesuatu yang menggembirakan. Namun perkembangan rupanya tidak lepas dari cacat yang melekat pada manusia, dan pada segala sesuatu yang keluar dari buah tangannya, terutama dalam soal pendidikan di perguruan tinggi.

Alasan penerapan TI di pola pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi ini sebenarnya sangat mulia. Sebagaimana dikutip oleh Indrajit, UNESCO telah menyatakan dengan tegas, bahwa fungsi TI adalah untuk “memenuhi kebutuhan pendidikan yang sebelumnya belum dapat terpenuhi.” (Indrajit, 2010) Walaupun begitu tantangan tetap menanti.

 

3. DAMPAK POSITIF DARI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN     PUBLIK

 

Dampak Teknologi Informasi pada pelayanan publik dibagi menjadi dua bagian , yaitu dampak positif dan dampak negatif.

•   Dilihat dari segi dampak positifnya yaitu :
•  Media yang dapat menghemat biaya.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting karena teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional, misalkan saja pemakaian mesin ketik, kertas, penghapus, tip-ex, proses editing, dsb yang cenderung tidak efisien. Sekarang dengan bantuan komputer kita bisa melihat hasil ketikan di layar monitor sebelum dicetak (paperless).

•   Internet sebagai media komunikasi

memiliki fungsi internet yang paling banyak digunakan dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Media pertukaran data, dengan menggunakan email, newsgroup, ftp dan www (world wide web) / jaringan situs-situs web para pengguna internet di seluruh dunia.

•   Pendidikan

media Pendidikan itu sangat penting karena, karena adanya situs-situs yang berhubungan pendidikan. Sehingga mendorong seseorang untuk kembali belajar, dan menambah wawasan yang ada.

 

 

•  KESIMPULAN.

Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam member pelayanan kepada masyarakat. Peran teknologi informasi dalam pelayanan publik diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan dan kemudahan yang tinggi. Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

 

 

Sumber :

https://gudangbelajar123.blogspot.com/2016/04/teknologi-informasi-pada-pelayanan.html